.png)
Pantaupolitik.com – Gabungan buruh dari Jawa Barat dan Jakarta berencana menggelar aksi mogok kerja massal dan demonstrasi di depan Istana Negara selama tiga hari pada 24, 27, dan 28 Desember 2024.
Langkah ini dilakukan sebagai protes terhadap Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang hingga kini belum menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa aksi ini akan melibatkan sekitar 50 ribu buruh, mayoritas dari Jawa Barat.
Ia menilai Istana Negara menjadi lokasi strategis untuk menyampaikan aspirasi karena kebijakan Pj Gubernur Jawa Barat dianggap melawan arahan Presiden Prabowo Subianto dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5%.
“Aksi ini akan melibatkan sekitar 50 ribu buruh dari Jawa Barat dan DKI Jakarta, bahkan bisa lebih. Kami ingin meminta langsung kepada Presiden untuk turun tangan,” ujar Said dalam konferensi pers virtual, Kamis (19/12/2024).
Said juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Bey Machmudin dari jabatan Pj Gubernur Jawa Barat.
Menurutnya, Bey tidak hanya mengabaikan arahan Presiden, tetapi juga menyebabkan kegaduhan dengan belum ditandatanganinya Surat Keputusan (SK) penetapan UMSK di 18 kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Copot Bey Machmudin. Dia melawan Presiden dan setiap tahun bikin kacau. Patut diduga dekat dengan pengusaha tekstil Korea, sehingga mengorbankan hak buruh,” tegas Said.
Beberapa wilayah di Jawa Barat yang belum menetapkan UMSK di antaranya adalah Bekasi, Bogor, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Subang, Cirebon, Bandung Raya, dan Cimahi.
Hanya Kota Depok yang telah menetapkan UMSK, meski rekomendasi dari Pj Bupati/Walikota di wilayah lain sudah diberikan.
Said menekankan bahwa aksi ini adalah solusi terakhir jika Pj Gubernur Jawa Barat tidak segera menetapkan UMSK.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk mencari jalan keluar agar aksi mogok kerja massal dapat dihindari.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Sufmi Dasco. Harapan kami, beliau bisa menjembatani aspirasi buruh kepada Presiden Prabowo Subianto sehingga keputusan dapat segera diambil,” lanjut Said.
Aksi ini dianggap dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional, mengingat Jawa Barat dan DKI Jakarta adalah kawasan industri terbesar di Indonesia.
Sekitar 70% industri nasional berada di kedua wilayah tersebut dengan kontribusi buruh mencapai 60%.
“Aksi ini bisa mengganggu perekonomian. Jika itu terjadi, tanggung jawab sepenuhnya ada pada Bey Machmudin,” tutup Said.
Rencana aksi ini menjadi perhatian publik, terutama mengingat tensi yang terus meningkat di tengah ketidakpastian penetapan UMSK.
Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah strategis untuk meredakan situasi dan memenuhi tuntutan buruh. (*)
0 Komentar :
Belum ada komentar.