Pantaupolitik.com – Polemik perizinan pabrik sepatu PT Ultimate Noble Indonesia (UNI) di Cibatu, Garut, terus menjadi sorotan. Setelah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat mendesak evaluasi perizinan dan menyoroti dugaan pelanggaran hukum, tokoh pemuda Garut Utara, Burhan Jipang, mengecam pernyataan WALHI yang menurutnya tidak memahami kondisi masyarakat setempat.
Burhan menyayangkan sikap WALHI yang dianggap "sok tahu" dalam menilai persoalan di Garut, khususnya terkait serapan tenaga kerja di Garut Utara.
Ia menilai WALHI berbicara tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan sekadar kritik tanpa pemahaman yang mendalam terhadap realitas di lapangan.
"Kalau masyarakat lapar, apakah WALHI mau menanggung derita mereka? Jangan sembarangan berpendapat tanpa memahami beban masyarakat Garut Utara," tegas Burhan.
Ia menambahkan bahwa investasi seperti PT UNI adalah peluang besar bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka.
Burhan juga menegaskan bahwa dukungannya terhadap investasi sejalan dengan harapan berbagai pihak, termasuk Wakil Menteri Tenaga Kerja, Gubernur Jawa Barat, serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Garut yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lapangan pekerjaan yang lebih luas.
Menurutnya, pembangunan industri di Garut Utara harus dilihat sebagai solusi bagi masalah pengangguran, bukan sekadar dipersoalkan tanpa mempertimbangkan dampak positifnya bagi masyarakat lokal.
"Kami mendukung penuh investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Ini adalah solusi nyata untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Garut Utara," ujarnya.
Ia berharap semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat, dapat mendukung investasi yang bermanfaat bagi masyarakat, asalkan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
Pernyataan Burhan ini muncul sebagai respons atas desakan WALHI Jabar kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat untuk mengevaluasi ulang perizinan PT UNI.
WALHI menyoroti perbedaan nama perusahaan dalam perizinan (PT Silver Skyline Indonesia) dan operasional (PT UNI), serta dugaan adanya pelanggaran regulasi lingkungan.
Burhan menilai bahwa masalah perizinan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku tanpa menghambat investasi yang sudah berjalan.
Menurutnya, jika memang ada kekeliruan administratif, hal itu bisa diklarifikasi tanpa harus mengorbankan peluang kerja bagi masyarakat.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah dan pusat segera menyelesaikan polemik ini sehingga PT UNI dapat beroperasi optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Garut Utara.
Ia juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah ini, bukan sekadar saling menyalahkan tanpa memberikan solusi.
Menurutnya, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dan investasi yang berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat harus didukung dengan kebijakan yang jelas dan berpihak kepada masyarakat. (*).
0 Komentar :
Belum ada komentar.