Pantaupolitik.com - Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru bagi Indonesia, namun juga diiringi oleh berbagai tantangan di tingkat nasional, regional, dan internasional.
Di dalam negeri, pemerintahannya menghadapi kritik terkait kebijakan yang dianggap tidak konsisten. Misalnya, perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengakuan klaim maritim China yang kemudian dibatalkan, menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.
Meskipun demikian, langkah-langkah populis seperti program makanan gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil berhasil mempertahankan tingkat kepuasan publik yang tinggi, mencapai 80,9%.
Di tingkat regional, Indonesia dihadapkan pada dinamika geopolitik yang kompleks, terutama terkait ketegangan di Selat Taiwan. Sebagai negara dengan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia perlu memainkan peran diplomatik yang aktif untuk menjaga stabilitas kawasan.
Selain itu, penguatan kapabilitas pertahanan, khususnya di bidang maritim, menjadi krusial untuk memastikan kedaulatan wilayah dan kepentingan nasional tetap terjaga.
Secara internasional, pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan global seperti Amerika Serikat dan China.
Pendekatan non-blok yang selama ini dianut Indonesia perlu disesuaikan dengan dinamika global saat ini, terutama dalam konteks persaingan ekonomi dan teknologi.
Selain itu, upaya untuk meningkatkan investasi asing harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan kemandirian ekonomi nasional.
Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintahan Prabowo perlu mengedepankan kebijakan yang konsisten dan transparan, memperkuat diplomasi regional, serta menjaga keseimbangan dalam hubungan internasional.
Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi hambatan dalam perjalanannya menuju masa depan yang lebih baik. (*)
0 Komentar :
Belum ada komentar.