Pantaupolitik.com – Advokat dan pemerhati kebijakan publik, Dadan Nugraha, S.H., mendesak audit menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Garut terkait dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang terjadi di SMPN 1 Karangpawitan dan berpotensi meluas ke sekolah lain.
"Kasus ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh agar praktik serupa tidak terjadi di sekolah lain," tegas Dadan.
Selain itu, ia juga mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI untuk membahas dugaan penyimpangan ini secara komprehensif. Dadan mendesak DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus PIP) guna memastikan dana PIP tersalurkan tepat sasaran, meningkatkan transparansi, serta memperbaiki sistem pengelolaannya.
"Pansus ini penting untuk memastikan hak pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu benar-benar terjamin," tambahnya.
Dadan berharap langkah ini dapat mencegah penyimpangan serupa di masa mendatang, sehingga program PIP benar-benar memberi manfaat maksimal bagi siswa yang membutuhkan. (*)
0 Komentar :
Belum ada komentar.